KARIMUN,SIJORITODAY.com – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 di Balai Rong Sri gedung DPRD Karimun, Senin (5/5/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karimun dihadiri, Bupati dan Wakil Bipati Karimun.
Fraksi Partai Nasdem, memberikan reaksi suara lantang dan keras memberikan saran serta pertimbangan terhadap RPJMD 2025 – 2029.
Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat, Eri Januarddin dalam rapat paripurna menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap RPJMD tersebut, diantaranya meminta kepada Bupati Karimun untuk memprioritaskan program pembangunan untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat terutama terkait dengan infrastruktur dasar seperti, jaminan kesehatan, pendidik bagi penduduk miskin dan pemenuhan air bersih, terutama di permukiman pesisir pantai.
“Kita tidak ingin masih ada lagi penduduk kita yang apabila masuk ke UGD khawatir terhadap biaya yang dibutuhkan dan juga anak-anak Karimun yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya, dan tidak ada lagi kekhawatiran masyarakt nelayan kita terhadap kebutuhan air bersih,” katanya.
Terhadap potensi unggulan seperti sektor perikanan dan pertanian, Bupati Karimun memberikan program bantuan alat tangkap perikanan bagi nelayan kecil dan program bantun pupuk dan bibit bagi petani-petani kecil di daerah.
Jangan ada lagi rebut-ribut terhadap bantuan nelayan kecil kewenangan kabupaten atau propinsi. Dan jangan ada lagi petani-petani kecil kita gagal panen karena tidak adanya pupuk.
Fraksi Nasdem juga meminta Bupati Karimun untuk meningkatkan investasi di daerah yang berimbas kepada ketersediaan lapangan pekerjaan.
Terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD oleh Bupati Karimun harus dipastikan berjalan konsisten selama lima tahun masa pengabdian.
Janji janji yang disampaikan pada saat kampanye harus jelas dan terukur realisasi pada setiap tahunnya.
“Janji lapangan 5.000 pekerjaan, janji Kartu Sakti, Janji Internet di kampung-kampung, dan janji-janji lainnya yang tidak dapat kami sebutkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun,” ungkap Eri Januarddin.
Fraksi Nasdem juga keberatan terhadap dilanjutkannya tiga proyek strategis daerah yaitu, pembangunan Gedung MPP, Pembangunan Gerbang Kostal Area, dan juga Pembangunan Dermaga VVIP.
“Sebaiknya anggaran diutamakan lebih dulu untuk pembayaran kegiatan tunda bayar yang saat ini hasil audit BPK berkisar Rp173 miliar,” ujarnya.
“Dan juga akan jauh lebih baik, jika anggaran untuk melanjutkan pembangunan dermaga dermaga lainnya yang kami anggap lebih prioritas dengan pertimbangan menghasilkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Penulis: Sunar
