TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Prihantara tidak setuju jika Pemprov harus memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di sekolah swasta.
Menurut Adi, subsidi hanya boleh diberikan kepada siswa bukan ke sekolah swasta. Lagipula kata Adi, sekolah swasta beda orientasi dengan sekolah negeri.
“Bantuannya kepada masyarakatnya bukan kepada sekolahnya. Swasta sebenarnya (berorientasi) profit dan yayasan,” katanya, Jum’at (1/7/2022).
Anggota Komisi IV, Sirajudin Nur menilai Sekda Adi tidak paham akan kendala peningkatan kualitas pendidikan di Kepri.
Sirajudin menegaskan, selama ini, peningkatan kualitas pendidikan terhambat dengan ketidaktersediaan sarana prasana sekolah.
Pemerintah pun harus turun tangan membantu penyediaan sarana prasarana pendidikan di sekolah swasta melalui program hibah.
“Jadi pahami masalahnya dulu supaya kebijakannya tidak keliru karena itu uang rakyat,” tegasnya, Jum’at (1/7/2022).
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu menerangkan, selama ini juga pemerintah sudah memberikan subsidi biaya pendidikan ke siswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Namun, subsidi ini tidak bisa meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan karena kendala utamanya adalah sarana dan prasarana yang terbatas.
Lagipula kata Sirajudin, sekolah swasta sudah ikut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah seharusnya berhak mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD.
“Subsidi biaya pendidikan personal, tidak menyelesaikan masalah pemerataan kualitas mutu pendidikan,” terangnya.
Sirajudin optimis, dengan subsidi sarana prasarana, pendidikan berkualitas akan semakin merata dan biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi murah.
Subsidi KIP yang tadinya digunakan untuk membiayai uang sekolah akan dapat digunakan memenuhi kebutuhan siswa seperti buku pelajaran dan peralatan pendukung lainnya.
“Peran swasta dan negeri adalah sama sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka juga berhak mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD,” tambahnya.
Politisi PKB itu juga meminta agar Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan mendata ana-anak kurang mampu yang belum memiliki KIP.
Sirajudin mengungkapkan, masih banyak anak-anak kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima manfaat KIP.
“Karena masih banyak warga miskin yang memiliki KIP atau blm terdata sebagai warga miskin di Kepri,” tutupnya.
Penulis: Helen
Editor: Nuel
