Kawasan perairan desa Pekajang, Kabupaten Lingga. Foto : ruzi

LINGGA, SIJORITODAY.com–Banyaknya keluhan yang di sampaikan masyarakat Desa Pekajang, Kecamatan Lingga terhadap beroperasinya kapal isap timah di Pekajang, Kabupaten Lingga dan belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

Selain itu, oknum aparatur pemerintah memberi izin tanpa memikirkan dampak yang bakal di hadapi masyarakat Pekajang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan yang sudah mulai merasakan dampak akibat pencemaran.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera, Erik mengungkapkan, hingga saat ini pihak terkait seperti tutup mata dengan aktivitas kapal itu. Sejumlah kapal isap timah terlihat kembali beroperasi di perairan Pekajang.

“Informasi yang kami peroleh ada tiga unit kapal isap timah yang sedang beroperasi di perairan Pekajang. Mirisnya lagi pekerjanya hanya satu atau dua orang saja dari penduduk lokal. Selebihnya merupakan tenaga kerja asing,” ungkapnya, Kamis (08/09).

Lentera meminta legalitas aktivitas pertambangan pasir timah harus dibuka secara transparan. Perusahaan timah yang beroperasi di Pekajang diminta mengeluarkan kompensasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Ketua Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Nekho Wesya Pawelloy ketika dikonfirmasi menuturkan, mengenai izin kapal isap timah di Desa Pekajang dia tidak berani berbicara banyak dikarenakan menyangkut masalah internal.

“Masalah izin kapal isap kami dari Komisi I akan melihat dahulu lembaran-lembaran izin yang di pegang oleh oleh PT Singkep Timah Utama. Disamping itu pula kita akan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Lingga membahas masalah ini,” ungkapnya ketika dihubungi dari Lingga, belum lama ini.

Dalam waktu dekat Komisi II DPRD Lingga dan dinas terkait akan turun ke Pekajang melihat kepastian dan informasi yang mereka dapatkan. DPRD dan dinas terkait ingin melihat langsung seperti apa keluhan masyarakat Pekajang.

“Dalam waktu dekat kita akan ke Pekajang, kami dari komisi siap menampung aspirasi dan siap memfull up permasalahan yang di hadapi masyarakat. Apa lagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Sejak beroperasinya kapal isap milik PT Singkep Timah Utama, perairan laut mengalami pencemaran yang berimbas pada minimnya hasil tangkapan nelayan setempat.

Sementara itu ditempat terpisah Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga Junaidi Adjam mengatakan, pihaknya bersama beberapa kepala desa termasuk kades Pekajang telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lingga Alias Wello beberapa hari yang lalu.
“Sampai hari ini, pihak Desa Pekajang belum ada mengeluhkan dampak lingkungan akibat kapal isap ini. Cuma yang dibahas pada hari itu, Desa Pekajang mempertanyakan masalah kompensasi. Sampai hari ini belum ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.

Jika memang izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kapal Isap yang beroperasi di perairan Desa Pekajang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bangka Belitung tersebut sudah dikeluarkan BLH Kepri. Untuk itu BLH kepri diminta mengawasi dampak lingkungan perairan desa Pekajang.

 

Penulis : ruzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here