REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN

Oleh : H. Asnen Novizar, A. Ptnh,MH      Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri

 

“Memperingati 56 Tahun Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria”

Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Undang Undang nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 silam telah membawa berbagai perubahan yang mendasar dan fundamental khususnya dibidang Hukum Agraria di indonesia yang entry point-nya menitik beratkan pada bagian “berpendapat” bahwa UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman, dengan tetap berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “BUMI AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, YANG PENGUASAANNYA DITUGASKAN KEPADA NEGARA RI, HARUS DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT”.

Berbicara mengenai reformasi yang jika diartikan sebagai suatu rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu, maka di bidang pertanahan (Agraria) pada dasarnya telAh mulai dilakukan pada awal awal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Meskipun masih bersifat insidental dan partial reformasi dibidang Pertanahan kala itu ditandai dengan berbagai kegiatan kegiatan dalam usaha memperbaiki keadaan umtuk menyesuaikan hukum tanah warisan kolonial dengan keadaan dan keperluan pasca proklamasi hingga lahirnya UUPA yang pelaksanaan reformasinya lebih komprehensif dan fundamental yangb memuat tujuan, konsepsi, asas-asas lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok hukum Agraria/Hukum tanah Nasional.

 

Reforma Agraria, suatu keharusan.

Dalam era reformasi yang ditandai dengan semangat demokratisasi dan transparansi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. hal ini membangkitkan keberanian masyarakat untuk menuntut penyelesaian atas apa yang dirsakannya sebagai bentuk suatu ketidakadilan termasuk dalam masalah/sengketa/konflik pertanahan. Terlebih lagi bila bila permasalahan ini ditunjang dengan semakin pentingnya arti tanah bagi masyarakat, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik melalui migrasi maupun urbanisasi, sementara itu jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi.

Harus diakui bahwa konflik pertanahan di indonesia merupakan puncak gunung es dari berbagai masalah yang menyejarah sejak zaman kolonial belanda dan tidak terselesaikan secara mendasar selama 71 tahun indonesia merdeka, yang jika dicermati,bahwa konflik pertanahan yangb terjadi selama ini cenderung berdimensi luas, baik konflik secara horizontal seperti kasus munculnya sertifikat ganda dan kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah maupun konflik secara vertikal antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ditunjukan dengan meningkatkan jumlah petani miskin, petani penggarap, dan buruh tani. Ketika tanah milik kelompok petani miskin ini di ambil oleh perusahaan atau negara dengan dalih untuk kepentingan umum maka mereka bangkit untuk melawan, karena tanah bagi mereka merupakan satu-satunya aset dan modal produksi untuk menghidupi keluarga dan masa depan anak cucu mereka.

Terkait dengan fenomena tersebut, maka dalam rangka memperingati hari Lahirnya UUPA  ke 56 pada tanggal 24 september 2016 ini, kementrian Agraria /Badan Pertanahan Nassional telah mencanangkan program-program strategis untuk kurun waktu 2016-2019 yang salah satunya adalah pelaksanaan Reforma Agraria dengan sasaran yang terdiri dari memberikan 0,6 juta hetar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, melegalisasi 3,9 juta hektar aset masyarakat, 0,4 juta hektar untuk tanah terlantar, dan 4,1 juta hektar tanah merupakan pelepasan kawasan hutan.

Pelaksanaan Reforma Agraria tentunya tidak terlepas dari apa yang tertuang dalam ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan SDM yang telah mengamanatkan perlunya pembaruan Agraria/Reforma Agraria yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya Agraria (termasuk tanah) untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dengan harapan kembali menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mewujudkannya dalam berbagai agenda program Reforma Agraria itu merupakan suatu keniscayaan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here