TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Menyikapi keberadaan tower milik Telkomsel di Gudang Minyak, Dinas tata kota dan Pengawas Bangunan Tanjungpinang melalui Kasi Pengawasan Eddy Rifana mengatakan bahwa pendirian tower tersebut memang sudah menyalahi aturan karena seharusnya izin mendirikan bangunan  (IMB) harus terlebih dahulu diterbitkan oleh BP2T baru tower dapat didirikan.

“Terkait adanya keberatan dari warga sekitar berdirinya tower tersebut,  kami masih menunggu pemilik tower agar dapat hadir dalam pertemuan yang nantinya di fasilitasi oleh kelurahan tanjungunggat. Nantinya Lurah yang akan mengundang semua instansi terkait termasuk warga yang keberatan dengan berdirinya tower tersebut” ujar Edi Rivana.

Lebih lanjut dikatakanya, bahwa Instansi terkait termasuk pihak kelurahan masih menunggu kehadiran pemilik tower yang menurut informasi masih berada di luar kota.

Namun, Saat disinggung oleh awak media jika seandainya pemilik tower tidak juga dapat dihadirkan dalam pertemuan tersebut apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh instansi terkait. Edi kembali menjelaskan bahwa akan ada langkah langkah yang dilakukan yaitu mulai dari surat teguran sampai dengan pembongkaran paksa seperti yang pernah dilakukan di bintan center.

“Jika dalam pertemuan nanti ternyata warga sempadan tetap tidak akan memberikan persetujuan berdirinya tower tersebut,  maka IMB tetap tidak akan bisa di terbitkan oleh BP2T walaupun rekomendasi izin teknis dari tata kota dan instansi lainnya ada. Sebab persetujuan warga merupakan syarat mutlak diterbitkan nya IMB tersebut. Jika IMB gak ada, maka kita wajib bongkar seperti pembongkaran tower yang pernah kawan kawan satpol lakukan di bintan center karena sudah melanggar Perda” paparnya.

Dengan berdirinya Tower Tanpa Izin itu, kata Eddy, hal tersebut tidak terpantau oleh pihaknya karena keterbatasan personil dengan wilayah kota yang cukup luas. “Harapan kita bahwa RT dan RW yang seharusnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah tersebut,”katanya.

Sementara, Ketua Pansus Perda Menara bersama Telekomunikasi, Ashady Selayar menjelaskan apabila telah melanggar Perda no 7 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolahan Menara Telekomunikasi bersama, sangsi tegas yang dapat diambil adalah Pembongkaran.

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here