TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com- – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tandatangai Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penyelenggaraan pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, di Kantor KemenPAN-RB RI, Selasa (14/11/2017).

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dilaksanakannya penandatanganan Keputusan Bersama ini akan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan dan tata kelola di pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan diharapkan akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri, investasi dan ekonomi di Pulau Batam.

“Penandatangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dengan kawasan BP batam guna pengembangan daerah industri dan meningkatkan pertumbuhan investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi sangat mendukung penuh kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama ini.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kita sebagai regulator dan singkronisasi ini harus berjalan dengan baik mengingat potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Batam”, ungkapnya.

Posisi strategis berada di jalur pelayaran internasional menjadikan Batam sebagai lokasi yang sangat tepat untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan fasilitas infrastuktur pelabuhan dengan standard internasional.

Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dalam dalam pasal 88 disebutkan bahwa dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.

Kegiatan yang difasilitasi dan didukung penuh oleh KEMENPAN RB RI tersebut menghasilkan keputusan yang meliputi : Fungsi Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam; Kelembagaan Penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam; Pertukaran Data dan Infromasi, serta Penyediaan Lahan Perkantoran.

Serta tugas dan fungsi penyelenggaraan pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam yang dilaksanakan BP Batam meliputi:

Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;  memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran masuk pelabuhan, dan jaringan jalan; menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas tarif layanan kepelabuhanan dan tarif layanan jasa terkait kepelabuhanan di Kawasan Pelabuhan Khusus Batam, menjamin kelancaran arus barang, melakukan kontrak kerjasama dengan pemegang izin usaha BUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk kerjasama operasi/kerjasama manajemen.

Beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang dikelola oleh BP Batam meliputi: jasa labuh kapal, jasa pemanduan dan jasa penundaan di pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal khusus yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan, jasa tambat, jasa barang, jasa penggunaan sarana dan prasaranan, jasa kepelabuhanan lainnya, dan kerja sama operasi/sewa pemanfaatan komersial perairan dan daratan area kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Surat Keputusan Bersama tersebut di tandatangani oleh Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi serta di hadiri oleh Menteri PAN dan RB RI, Asman Abnur dan para pejabat Eselon 1 dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Perhubungan dan BP Batam.

Penulis: beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here