Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Dua mantan Bupati Kabupaten Natuna, Ilyas Sabli dan Raja Amirullah diperiksa tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Keduanya diperiksa sebagai tersangka atas dugaan korupsi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar, Kamis (30/11).

Selain dua mantan Bupati Natuna tersebut, tim penyidik Kejati Kepri juga memeriksa satu tersangka lainnya, yakni Makmur, Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejati telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Disamping ketiga orang tersebut, dua tersangka lain, yakni mantan Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014, Hadi Chandra, serta Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016, Syamsurizon. Namun kedua orang tersebut, belum sempat diperiksa sebagai tersangka.

“Sedianya ada satu tersangka lagi yang datang memenuhi panggilan kita, yakni Syamsurizon. Namun yang bersangkutan datang tanpa didampingi Penasehat Hukumnya, sehingga batal kita periksa hari ini,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi.

Terkait ketidak hadiran satu tersangka lagi, yakni mantan Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014, Hadi Chandra. Aspidsus Kejati Kepri ini menyebutkan, akan segera melakukan pemanggilan kembali pada pemeriksaan pekan mendatang.

“Kita akan panggil kembali yang bersangkutan (Hadi Chandra) untuk diperiksa pada Rabu pekan depan,” ujar Ferytas.

Menyangkut tentang status kelima tersangka tersebut yang hingga saat ini belum dilakukan penahanan, Ferytas menyatakan masih menunggu waktu untuk menyelesaikan semua berkas perkara tersebut.

“Pada saatnya nanti akan kita sampaikan. Saat ini kita juga masih banyak menyelesaikan tugas-tugas lain yang cukup penting, sehingga tidak perlu terburu-buru masalah hal tersebut,” ujarnya.

Dalam kasus ini, lanjut Ferry Tass, pihaknya telah mengumpulkan lebih dari 25 orang saksi, termasuk kelima tersangka untuk bersaksi dengan tersangka yang satunya (saksi mahkota).

“Salah satu diantara saksi itu, termasuk Wakil Bupati Natuna saat ini, yakni Ngesti Yuni Suprapti. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Natuna periode 2009-2014 saat itu,” jelas Ferytas.

Dugaan korupsi perkara ini berawal ketika Pemkab Natuna pada periode 2011- 2015 memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Natuna.

Tunjangan itu menggunakan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Besaran tunjangan pun berbeda. Dalam menentukan besaran nilai tunjangan itu, tanpa menggunakan mekanisme dan tidak memperhatikan harga pasar di wilayah tersebut. Hal ini sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp7,7 miliar (hasil hitungan BPKP Kepri).

Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara dan dijerat dengan pidana pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP.

Penulis: An

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here