TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com- – KPU Kota Tanjungpinang belum menetapkan adanya Tim lembaga survei Pasangan Calon (Paslon) pada Pilwako 2018. Namun Polling Paslon Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023 sudah bertebaran di mana-mana.

Berdasarkan pantauan SIJORITODAY.com, saat ini polling yang tersebar menjadi bahan perbincangan masyarakat baik di media sosial, maupun di warung kopi.

Hingga kini, nilai hasil polling yang beredar masih dipertanyakan keakuratan data yang dikeluarkan. Sebab kredibilitas kelembagaannya yang mengeluarkan polling tersebut masih diragukan untuk melakukan survei.

Ketua Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, Maryamah menyampaikan, terkait hasil polling yang mencantumkan logo KPU itu akan memberikan persepsi yang berbeda kepada masyarakat. Bahkan masyarakat mengira itu produk dari KPU.

“Terkait pencantuman logo KPU di media polling yang beredar, KPU harus berikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa itu bukan produk KPU,” katanya melalui sambungan seluler Senin malam (29/1/2018).

Lebih lanjut ia katakan, masyarakat boleh melakukan polling, asal sesuai pada prosedurnya, sebagaimana yang telah di atur dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Hak tersebut tercantum pada peraturan KPU Pasal 132 poin 1 menjelaskan, pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan sebagai mana dimaksud dalam pasal 131 wajib melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, susunan kepengurusan dan sumber dana, alat, metodologi yang digunakan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Lalu poin 2, ketika syarat tersebut terpenuhi, maka KPU akan menetapkan tim lembaga survei tersebut.

“Dan sementara pendaftarankan sudah dibuka mulai dari tanggal 12 Oktober hingga 11 Juni mendatang,” ucap Maryamah.

Ketua KPU Tanjungpinang, Roby Patria mengatakan, sampai saat ini belum ada tim lembaga survei yang bekerjasama dengan KPU. Tim lembaga survei itu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan calon.

“Sampai hari ini KPU belum ada menerima tim yang mendaftarkan lembaga survei apalagi menetapkannya,” tegas Roby.

Roby katakan, KPU tidak ada melakukan polling, beredarnya polling yang mencantumkan logo KPU.

“Itu bukan produk dari KPU, pada dasarnya polling itu ilegal,” jelasnya.

Sementara, Pengamat politik di Tanjungpinang, Zam Zami A karim menjelaskan, semua elemen boleh melakukan polling, hasil polling bertujuan untuk memetakan perilaku pemilu.

“Kenapa KPU mengikat tim polling dengan aturan diatas, karena dulu pernah ada tim lembaga polling yang melakukan survei hanya bertujuan menyenangkan paslon dan sehingga lembaga survei tersebut tidak lagi kredibel,” ucapnya saat di wawancarai Selasa (30/1/2018).

“Beredarnya polling disejumlah media massa, itu masih dipertanyakan, “ kenapa dipertanyakan?”,
Sebab lembaga survei tersebut melakukan survei dengan metode yang bagaimana,” tanyanya.

Sedangkan lembaga survei mempunyai cara dan metodologi untuk mengukur tingkat kepuasan.

“Metodologi yang digunakan itu, dengan cara polling dan survei; ada menggunakan sampling dan teknik sampling ini akan menentukan,” paparnya.

Jika yang dilakukan media dengan cara polling melalui jumlah pembeli media/koran, katanya metodologinya tidak tepat atau tidak valid.

“Jadi poling yang dilakukan di sejumlah media yang beredar itu terkesan tidak netral dan akan terjadi persaingan, sebab paslon akan berlomba lomba guna mengonstruksi pola pikir masyarakat supaya memilih berdasarkan perolehan polling angka tertinggi,” ujarnya.

“Misalnya jika polling melalui SMS bisa saja polling ini diwakili sekelompok orang untuk mengirimkan SMS sebanyak banyaknya dan jika begini terkesan permainan oknum tertentu saja. Hal ini bisa saja dilakukan media massa sebagai motif untuk melariskan medianya,” katanya.

Terkadang hal tersebut membuat keliru
ketika hasil polling tertinggi paslon bersama timsesnya gembira dan merendah rendahkan lawan.

“Ketika hasilnya rendah kecewa, ini yang harus diketahui sementarakan ini masih polling belum kenyataan,” tambahnya

Zam Zami menegaskan, hasil polling tersebut merupakan strategi bagi tim pemenangan untuk terus melakukan upaya guna meningkatkan kepuasan masyarakat kepada mereka, melainkan bukan menyenang nyenangkan calon.

Ia katakan, untuk lembaga survei hendaknya berkredibel, jika terdapat hasil polling tinggi katakan tinggi dan jika rendah katakan rendah, tim lembaga survei haruslah independen.

“Lembaga kredibel yang melakukan polling tersebut biasanya perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya,” sebutnya.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here