TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – 279 Pengurus Forum Komunikasi Pencegahan Teroris (FKPT) dari 32 Provinsi di Indonesia dilantik oleh Ketua Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius di Hotel Mercure Ancol, pada Selasa (20/2).

Untuk pengurus FKPT Kepri periode 2018-2020 dipimpin oleh Reni Yusneli dengan dibantu satu orang Sekretaris dan enam orang Kepala Bidang yakni menanangani Bidang nya adalah:

Sekretaris di gawangi oleh Indra Syahputra, Bendahara Sumari, Ketua bidang Agama, Pendidikan n Dakwah DR. Edy Akhyari, M.Si, ketua Bidang Ekonomi, sosial, budaya dan Hukum Irwan Panggabean,ST, MH , Ketua Bidang Media massa dan Hubungan Masyarakat Zakmi, Ketua Bidang Pemuda dan Perempuan Yusniar, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian DR. Pauzi, M.Ag

Pelantikan pengurus ini digelar di hari pertama Rapat Kerja Nasional 32 FKPT.
Menurut Suhardi Alius, keberadaan FKPT di setiap provinsi sangat dibutuhkan dan diminta untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam mencegah kemungkinan adanya tindakan radikalisme maupun teroris.

“Mesti ada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan melalui pendekatan budaya, dan penanaman Pancasila
pada generasi muda termasuk mahasiswa,” tegas Suhardi dalam pidatonya.

Suhardi juga mengarahkan agar pengurus BNPT dan FKPT untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh media, tokoh agama dan semua elemen agar bersama-sama memerangi upaya radikalisme yang berpeluang terjadi, termasuk teroris.

“Teroris itu bukan hanya modus, tapi ini masalah ideologi dan keyakinan yang keliru,” sebutnya.

Untuk pendekatan hukumnya, katanya, perlu penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Selain itu, perlu pembinaan napi dengan memberikan pemahaman agama dan juga pembinaan mantan napi tentang ideologi Pancasila.

“Saat ini ada lebih 600 napi dan mantan napi kasus teroris. Celakanya, ada tiga di antaranya kembali mengulangi kasus yang sama karena keberadaan mereka kurang diterima di masyarakat. Ini tugas FKPT untuk memberi pemahaman ke masyarakat. Selain itu setiap gubernur mesti membantu mengawasi para mantan napi dengan terus dimonitor dan keberadaan mereka jangan dipersulit, termasuk dalam mendapatkan kartu identitas dan administrasi kependudukan lainnya,” pintanya.

Sementara itu, Ketua FKPT Kepri Reni Yusneli menyebutkan, pemahaman idiologi di kalangan muda di Kepri juga mesti ditingkatkan. Selain karena tingginya arus pendatang juga karena Kepri berbatasan dengan beberapa negara tetangga, hingga rawan dijadikan tempat persinggahan pelaku.

“Masyarakat yang melihat hal-hal yang ganjil di lingkungan mereka mesti cepat melapor ke aparat keamanan. Selain itu, RT dan RT selaku perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat juga mesti memberlakukan wajib lapor bagi pendatang yang tinggal di lingkungan mereka. Tujuannya, untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan,” sebut Reni Yusneli yang juga merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang ini.

Penulis: Ak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here