TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com -Sembilan Peraturan Daerah (Perda) skala prioritas dibahas DPRD Kota Tanjungpinang dalam program pembentukan peraturan daerah (Promperda) Kota Tanjungpinang tahun 2018 melalui rapat paripurna, di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (25/3/2018).

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza mengaku bahwa perlu adanya regulasi kebijakan yang mengatur segala kehidupan aspek kemasyarakatan yang lebih baik, maka sangat perlu di sahkannya Ranperda tersebut untuk menjadi Perda.

Propemda yang diusulkan tersebut, katanya, merupakan hal hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan bernegara bagi masyarakat Kota Tanjungpinang, sehingga kepastian hukum melalui regulasi dalam bentuk peraturan daerah merupakan element/instrumen yang sangat penting.

“Karena dengan adanya peraturan yang bersifat mengikat merupakan cerminan keseriusan pemerintah untuk membina, mengawasi, dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat terutama dalam hal pengaturan anggaran dan pembiayaan, tata ruangan wilayah, ketertiban umum, perpajakan untuk menggali pendapatan asli daerah, partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan pembangunan melalui kelembagaan masyarakat dan penataan pembangunan fisik yang lebih tertata dalam hal fisik dan perizinan pada bangunan gedung,” kata Raja Ariza dalam sambutannya.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rika Adrian selaku Anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PAN membacakan pembukaan rancangan Propemperda Tanjungpinang 2018.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah menyusun Propemperda ini sedemikian rupa. Semoga apa yang diharapkan bersama dapat dilaksanakan dengan baik kedepan,” kata Rika.

Adapun daftar prioritas Ranperda dari DPRD Tanjungpinang, kata Rika, adalah Ranperda Kepemudaan dan Ranperda tentang Pembiayaan Haji.

Hal tersebut sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam pasal 39 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perindang-undangan dan Permendagri nomor 20 tahu 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang dalam hal ini pengusulan dari pemko ada 9 poin Ranperda prioritas untuk dijadikan Perda.

Adapun sembilan Ranperda tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, Ranperda tentang APBDP 2018, Ranperda tentang RDTR, Ranperda Tentang perubahan atas perda Kota Tanjungpinang nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum, Ranperda tentang pengelolahan kawasan cagar budaya Pulau Penyengat sebagai wisata budaya Kota Tanjungpinang, Ranperda tentang perubahan kedua atas perda kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Ranperda tentang perubahan atas perda Kota Tanjungpinang nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan dan tentang perubahan atas perda nomor 10 tahun 2007 tentang bangunan gedung.

Pembahasan Ranperda tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, yang juga dihadiri Penjabat Walikota Raja Ariza, para OPD, dan beberapa Anggota DPRD kota Tanjungpinang.

Penulis: Bet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here