TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Tambang timah laut dibawah 2 mil laut Provinsi Kepri diminta tutup oleh Wakil Ketua Pansus Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah.
Hal tersebut diutarakannya pada Jumat (05/10). Pasalnya, tambang timah tersebut dinilai tidak ada dampak positif pada daerah serta masyarakat Kepri.
“Saya minta tutup tambang timah laut dibawah 2 Mil Laut Kepri,” tegasnya.
Sebab, kata Iskandarsyah, selama ini tambang timah tersebut sangat merugikan masyarakat apalagi para nelayan pesisir.
“Bahkan dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaat ekonomis yang diterima, khususnya di daerah pesisir,” kata Iskandarsyah kepada Sijoritoday.com.
Iskandarsyah mengetahui, tambang timah tersebut saat ini masih berlangsung di 2 mill laut Kepri.
“Itu Ada potensi kerusakan lingkungan pesisir dan biota laut yang lebih besar dibandingkan dengan penambangan lainnya,” katanya.
Aduan masyarakat yang diterima Iskandarsyah, bahwa hasil tangkapan nelayan pesisir disekitar Pulau Karimun dan Kundur semakin merosot.
Bahkan nelayan tersebut mengalami kemiskinan akibat hasil tangkapan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Mirisnya lagi, kompensasi yang diberikan pada Nelayan nyaris tidak ada.
“Saya minta agar Tim Ranperda RZWP3K DPRD Kepri dapat mengakomodir penutupan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang timah dibawah 2 mill laut dan pesisir Kepri. Hal itu sesuai dengan UU daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” ucapnya lagi.
Dirinya juga meminta pada rekan-rekan anggota Pansus Ranperda RZWP3K DPRD Kepri agar dapat turun dan melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pertambangan timah di bawah 2 mill laut Kepri di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.
Iskandarsyah mengaku tidak melarang adanya penambangan timah di Kepri, akan tetapi penambangan timah di bawah 2 mill harus teliti dilihat berbagai aspek seperti lingkungan, azas manfaat, serta multifakyer efecknya pada daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat hanya penerima dampak. Kita daerah butuh uang tapi harus juga memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Ak
