TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Ratusan buruh Batam, yang tergabung di dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah membatalkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Aksi itu dilakukan di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (11/9).
Para buruh ini berorasi sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM).
“Kami jauh-jauh menyeberang dari Batam ke Tanjungpinang hanya untuk memperjuangkan nasib buruh di negeri ini. Pemerintah tolong dengarkan,” kata Ketua DPC FSP LEM, Taufik dalam orasinya.
Taufik menyatakan dengan tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, karena dinilai sangat merugikan bahkan menyengsarakan kaum buruh maupun pekerja di Indonesia, khususnya di Batam.
Beberapa poin yang disorot di dalam revisi UU Ketenagakerjaan itu, antara lain pemerintah akan menghapuskan uang pesangon serta memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk menduduki posisi tertinggi hingga terendah di perusahaan Indonesia.
“Ini jelas-jelas pemerintah tidak pro dengan nasib buruh sendiri. Kami akan terus menolak, sampai tuntutan ini terpenuhi,” ungkap Taufik.
Selain tuntutan tersebut, mereka juga menolak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, sebab akan membebani pekerja serta akan membuat jatuhnya daya beli kaum pekerja.
Menurut kaum buruh, salah satu penyebab defisit BPJS adalah karena kurangnya profesionalnya tata kelola bpjs ditambah kurangnya kepedulian pemerintah terhadap beban pekerja.
“Kami meminta Pemprov Kepri dan DPRD menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden Jokowidodo dan DPR RI atas penolakan revisi UU tenaga kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” sebutnya.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here