TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com- Salah satu Dosen Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Suryadi, M.H memberikan pandangan terkait pembangunan Universitas Peking di Kabupaten Bintan.

Menurut analisa Suryadi, terkait undangan yang beredar pada tanggal 22 dan 23 November lalu, belum ada proses yang mereka lakukan dan hanya membangun opini ditengah masyarakat atas pendirian Universitas Peking.

“Secara administratif segala persyaratan yang diamanahkan oleh undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memang kita lihat belum ada proses yg mereka lakukan mencoba memberikan opini terhadap publik, membangun opini ditengah masyarakat bahwa akan didirikan pendirian universitas peking sebagai langkah awal membangun opini ditengah masyarakat mereka melakukan kegiatan penandatangan persetujuan pendirian universitas peking,” katanya kepada Sijoritoday.com melalui Whatsapp, Sabtu (30/11).

Suryadi mengatakan, kejadian ini menyebabkan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 10 mengirim surat kepada Plt Gubernur Kepri yang mana belum pernah memberikan penerbitan surat rekomendasi pendirian Universitas Peking.

“Belum pernah menerbitkan surat rekomendasi atas pendirian Universitas Peking tersebut, artinya kedua-kedua benar bahwa pihak Universitas Peking itu belum ada proses pengurusan perizinan tetapi mereka baru berencana dan proses perencanaan mereka lalui dengan membangun opini atau informasi ditengah masyarakat lah bahwa akan ada pembangunan universitas peking dibintan melalui acara penandatanganan persetujuannya tersebut,” ucapnya.

Suryadi menambahkan, akhirnya lembaga layanan pendidikan mengirim surat untuk mengklarifikasi surat rekomendasi perizinan tersebut.

“Sementara dari lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 10 dari kemenristekdikti mereka mengirim surat untuk mengklarifikasi bahwa memang belum ada satu pun surat rekomendasi perizinan atas universitas peking tersebut, artinya kita tidak perlu jauh dengan persoalan nya ada di dinamika masyarakat, maka perlu di luruskan dan yang diluruskan ini dan memang pemerintah daerah kabupaten bintan dan pemerintah daerah provinsi kepulauan riau harus bisa memberikan klarifikasi secara utuh, secara hukum saya memang melihat belum ada yang bersalah dalam pihak ini, bahwa ada keinginan dari pihak universitas peking ingin membangun perguruan tingginya dibintan benar adanya, karena adanya acara penandatanganan kemaren, sementera pihak dari kemenristekdikti mereka berkirim surat kepada plt gubernur kepri benar adanya karena belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi atas pendirian universitas peking tersebut,” ujarnya.

Suryadi berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan masukkan gagasan dan aspirasi, terkait Universitas Peking tersebut.

“Selanjutnya kepada masyarakat saya kira memberikan, masukan gagasan dan aspirasi terkait pembangunan universitas tersebut, Ini barang kali kalo memang ada nilai-nilai positif, ada komitmen-komitmen universitas peking ini dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia saya kira harus di gali dari pihak universitas peking ini, apa yang akan mereka lakukan bagaimana sebenarnya tata kelola dan program yang akan mereka jalankan dalam universitas peking ini dan mungkin kita perlu memberikan komitmen-komitmen tertentu kalo memang harus didirikan, tapi kalo ternyata dari komitmen yang diajukan tidak dapat dipenuhi daripada konsekuensi peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia maka tidak ada salah nya juga menolak hadirnya universitas peking tersebut di kabupaten bintan, di provinsi kepulauan riau,” ujarnya kembali.

Suryadi mengatakan kembali bahwa harmonisasi antara pihak Universitas Peking, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta masyarakat untuk dapat melakukan sosialisasi dalam rencana apa yang dilakukan pembangunan Universitas tersebut.

“Oleh karena itu maka menurut saya saatnya untuk mengharmonisasi antara pihak universitas peking, pemerintah daerah kabupaten bintan dan pemerintah provinsi kepulauan riau serta masyarakat, lakukan sosialisasi, sampaikan informasi yang utuh di tengah masyarakat, apa yang dilakukan rencana pembangunan, universitas peking ini bagaimana sebenarnya sehingga jadi jelas apa adanya, baru disana masyarakat menilai apakah itu sebuah kebutuhan dan akan memberikan efek positif, bagi masyarakat provinsi kepulauan riau, khususnya NKRI atau malah menimbulkan potensi yang membahayakan bagi keberlangsungan NKRI kedepan,” tutupnya.

(Ham)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here