BINTAN, SIJORITODAY.COM – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan Febriadinata mengatakan rata-rata penanganan pelanggaran Pilkada membutuhkan waktu dua hingga tiga hari.

“Proses penanganan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bintan di Kabupaten Bintan memerlukan waktu rata-rata dalam dua sampai tiga hari” katanya di Hotel Bhadra Bintan, Senin (28/12/2020).

Febriadinata mengatakan Bawaslu Kabupaten Bintan mendapati ada tiga laporan dan empat temuan. Ia juga menyebutkan hasil penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bintan,

“Ada dua kategori dugaan pelanggaran tindak pidana, tiga dugaan pelanggaran hukum lainnya, nol pelanggaran kode etik, nol pelanggaran administrasi dengan hasil tiga bukan pelanggaran pemilihan dan dua dihentikan,” ujarnya.

Febriadinata mengatakan, terkait kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Bintan, kasus tersebut sudah di proses.

“Terkait netralitas ASN sudah kita proses, ASN Inisial Y dan Z yang telah melanggar netralitas sebagai seorang ASN, disertai dengan adanya unsur konflik kepentingan pribadi. Maka kasusnya kini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti kepihak terkait (Bupati),” ujarnya

ASN Inisial Y dan z itu melanggar Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang   Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c  yang berbunyi Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Febriadinata juga menambahkan ada satu temuan terhadap netralitas ASN yang dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran.

“Ada satu temuan terhadap netralitas ASN kami hentikan karena itu bukan merupakan pelanggaran, terkait pelanggaran kadis di Kecamatan Mantang juga sudah kita tindak lanjuti,” tutupnya. (Ravi)

Editor : Riandi

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here