TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Nasrul angkat bicara soal angka kemiskinan yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.
Menurut Nasrul, dengan semakin membaiknya situasi pandemi saat ini sudah saatnya Pemko Tanjungpinang berinovasi mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah harus berusaha memberikan pelayanan maksimal dan membuka ruang perekonomian baru.
Pemko juga perlu bermitra dengan lembaga zakat dan organisasi sosial membuat strategi terencana pengentasan emiskinan.
“Baiknya dilakukan upaya Inovasi dan meningkatkan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik, lanjutkan kemitraan dengan berbagai lembaga seperti lembaga zakat yang ada seperti Baznas, Yakesma Laziz Nu, Laziz Muhammadiyah, ACT dan lain sebagainya,” katanya, Kamis (30/12/2021).
Lembaga zakat dan organisasi sosial ini akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping program perbaikan perekonomian masyarakat.
“Sebagai contoh lembaga zakat tersebut membuatkan Gerobak/ tempat jualan untuk usaha UKM, ada program bedah rumah, ada pelatihan wirausaha,” tuturnya.
“Kemudian di kelurahan ada lembaga sosial seperti KOTAKU yang dahulu bernama PNPM perkotaan dan pedesaan,” sambungnya.
Menurut politisi PKS itu penetapan angka kemiskinan di Tanjungpinang tidak bisa disamakan dengan standar kota yang ada di daerah pulau Jawa.
“Secara nasional kemiskinan itu penghasilan di bawah Rp 650 ribu/bulan, rumah tidak layak huni yakni atap, dinding, lantai, jamban itu sebagai contoh katagori miskin,” ujarnya.
Sedangkan kemiskinan di Tanjungpinang kebanyakan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan penghasilan yang di dapatkan.
“Kalau di Tanjungpinang kemiskinan itu agak berbeda dengan daerah Jawa boleh jadi rumah lumayan layak dan ada sepeda motor kemudian penghasilan bisa jadi di bawah Rp 1 juta itu juga bisa termasuk katagori miskin, sebab tidak tercukupi kebutuhan hidup layak dengan penghasilannya,” tuturnya.
Selain itu pandemi covid-19 juga menjadi faktor besar peningkatan angka kemiskinan yang mana sangat berpengaruh pada sektor perekonomian.
“Penyebab lain adalah terjadinya pandemi covid-19 selama hampir 2 tahun terakhir ini dan ini memukul hampir semua sektor ekonomi dari usaha yang kecil sampai usaha yg berskala besar,banyak pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.
Ia berkeyakinan jika dilakukan peningkatan peran lembaga sosial serta memaksimalkan upaya untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan oleh pemerintah kemiskinan dapat diminimalisir.
“Kalau kita berinovasi dan maksimalkan lembaga sosial mereka punya peran yang sangat baik dalam menuntaskan kemiskinan yang terjadi ini.” tutupnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang merilis data penduduk miskin per 1 Desember 2021.
Tercatat, penduduk miskin di Tanjungpinang mencapai 9,57 persen atau 20,85 ribu orang.
Persentase ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 9,37 persen atau meningkat 0,87 ribu orang.
Kenaikan persentase penduduk miskin sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2019 yang hanya mencapai 9,03 persen.
Pengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin dilakukan menggunakan garis kemiskinan. Penduduk yang dinyatakan miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Selain itu juga diukur menggunakan konsep basic needs apprroach atau kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Berdasarkan data profil kemiskinan kota Tanjungpinang tahun 2021 garis kemiskinan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2021 berada di angka Rp 719.776. Hal ini disebabkan oleh biaya kebutuhan penduduk di kota Tanjungpinang terus mengalami kenaikan.
(Helen)
Editor: Nuel
