TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
Wahyu menegaskan, seluruh tenaga honorer memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi PPPK. Apalagi, honorer sudah mengabdi di instansi pemerintah.
“Guru yang sudah 2 tahun dan 1 tahun juga di perhatikan, jangan ada tebang pilih dalam merekrut PPPK,” katanya, Senin (13/6/2022).
Kendati demikian, Ketua Komisi II itu meminta agar Pemprov Kepri mulai menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga agar honorer yang tidak lulus seleksi menjadi prioritas tenaga alih daya (outsourcing).
Wahyu mengaku khawatir, penghapusan honorer pada tahun 2023 akan menyebabkan pengangguran terbuka. Apalagi, perekonomian baru kembali pulih setelah pandemi Covid-19.
“Ekonomi belum sepenuhnya pulih, bisa kebayang berapa pengangguran nanti, gimana dengan keluarga para honorer?,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad berjanji akan mengupayakan seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK.
Ia akan meminta Menpan-RB meninju ulang tenggat waktu penghapusan tenaga honorer. Idealnya, penghapusan dilakukan secara bertahap.
“Kita nanti akan menyurati MenpanRB, supaya penghapusan honorer bertahap dan dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Ansar menambahkan, setakat ini, Pemprov Kepri belum menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga soal honorer yang gagal seleksi menjadi prioritas outsourcing.
“Kita belum jajaki kerja sama, tapi kalau itu harus dilakukan, kita akan lakukan,” tambahnya.
Penulis: Nuel
