BATAM,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengajak Gubernur Ansar Ahmad menjadikan Hari Jadi Kepri ke-20 sebagai momentum menurunkan inflasi.
Wahyu mengatakan, meskipun Kepri mengalami deflasi 0,5 persen pada Agustus 2022 dibandingkan bulan Juli 2022 (mtm), namun masih mengalami inflasi 6 persen jika dibandingkan bulan Agustus tahun 2021 (YoY).
“Ini membuktikan bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat masih belum terkendali dengan baik,” katanya, Minggu (25/9/2022) sore.
Politisi PKS itu pun meminta Ansar memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu ratusan di tahun mendatang.
Kawasan pertanian terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, apalagi Kepri bukan penghasil kebutuhan pokok.
“Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita swasembada pangan 30 persen,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu meminta Pemprov Kepri membangun pasar induk di 4 daerah populasi terbesar seperti Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun.
Dengan pasar induk, pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi.
Komoditas pasar induk nantinya akan disuplai dari kawasan pertanian terpadu.
“BPS mencatat bahwa operasi pasar berhasil menurunkan inflasi 0,5 persen, bagaimana kalau ada pasar induk? bisa-bisa inflasi tahunan kita lebih rendah dari tahun sebelumnya,” tuturnya.
Selain itu, Wahyu juga meminta Ansar mempercepat penyaluran BLT subsidi BBM kepada masyarakat nelayan, ojok online dan angkot.
Penyaluran BLT yang cepat akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasca pengumuman kenaikan harga BBM subsidi.
“Harga tiket kapal udah naik, tarif angkot juga naik, kebutuhan pokok juga naik, BLT satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat,” terangnya.
Wahyu menuturkan, Pemprov Kepri juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan secara berkala.
Tenaga kerja yang berkualitas pula akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, upah yang masih rendah menjadi pertanda bahwa tenaga kerja belum berkualitas.
“BLK harus dihidupkan kembali dan harus kreatif, pelatihan tidak harus bergantung kepada anggaran pemerintah, tapi swasta juga harus dilibatkan, anggap saja salah satu syarat perekrutan tenaga kerja,” tambahnya.
Wahyu menambahkan, Pemprov Kepri perlu meningkatkan kualitas sarana pendidikan di sekolah-sekolah kejuruan.
Biasanya sekolah kejuruan ini menjadi pilihan siswa yang tak mampu melanjutkan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan keterampilan.
“Sekolah SMK harus menjadi prioritas pembangunan, jumlahnya diperbanyak sesuai kebutuhan daerah,” tambahnya.
Penulis: Nuel
