TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri pada Senin (29/5/2023) malam.
Ansar mengatakan, ia ingin memastikan ketersediaan hewan kurban di Kepri jelang hari raya Idul Adha.
“Saya panggil dulu Dinas Pertanian, malam ini saya mau bahas itu,” katanya, Senin (29/5/2023).
Ansar juga menanggapi soal kenaikan harga hewan kurban. Menurutnya, itu terjadi akibat kurangnya pasokan hewan kurban.
“Kalau harga lembu naik, ini bicara hukum pasar, kalau bisa para pengusaha punya stok lembu di daerah lain bisa beli, jumlahnya banyak, mungkin harga bisa turun,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan berjibaku memenuhi kebutuhan hewan kurban di Pulau Bintan.
“Pemda harus carikan solusi, bisa mendatangkan hewan kurban dari Anambas dan Natuna. Kalau memungkinkan datangkan dari Meranti dan Jambi,” katanya, Selasa (23/5/2023).
Wahyu mengatakan, kesenjangan antara ketersediaan hewan kurban dan kebutuhan akan menyebabkan harga melonjak tinggi.
Selain merugikan konsumen, minimnya stok hewan kurban juga akan merugikan peternak dan pedagang.
Biasanya, hari raya Idul Adha menjadi momentum bagi peternak dan pedagang mendapatkan penghasilan lebih.
“Kalau pasokan kurang, tentu harga melambung tinggi. Tetap yang rugi masyarakat, pedagang juga rugi karena penjualannya sedikit, belum lagi biaya kirim dari NTT,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Tanjungpinang-Bintan, Thamrin melaporkan bahwa kebutuhan tahun ini mencapai 2.000 ekor sapi dan 3.500 ekor kambing di Pulau Bintan.
“Stok sapi yang ada di masing-masing pedagang tidak lebih dari 40 persen dari kebutuhan setiap pemasaran mereka setiap tahun,” katanya, Jum’at (19/5/2023).
Thamrin tampak pesimis bahwa kebutuhan kurban akan terpenuhi menjelang Idul Adha. Bukan tanpa alasan, pasokan sapi asal Natuna dan Anambas tidak cukup untuk memenuhi kekurangan yang ada.
Thamrin menuturkan, selain dalam Kepri, pemerintah hanya membuka pintu masuk sapi dari NTT yang berzona hijau PMK.
Berdasarkan pengalaman terakhir, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan hanya untuk mengurus perizinan pengiriman 518 ekor sapi dari NTT.
“Sumber untuk menutupi kekurangan tersebut hanya dilegalkan dari wilayah zona hijau seperti NTT, Natuna, Anambas. Untuk sapi dari wilayah Kepri tidak menutupi kekurangan yang ada,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi menyampaikan bahwa kebutuhan hewan kurban di Pulau Bintan tidak mencapai 2.000 ekor.
“Tahun 2022, data kurban sapi di Pulau Bintan tidak sampai 1.000 ekor, dan kambing tidak sampai 500 ekor,” ucapnya, Jum’at (19/5/2023).
Penulis: Nuel
