Mendagri: Dualisme Kewenangan Menghabat Pembangunan di Batam

BATAM, SIJORI TODAY.com – – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tjahjo Kumolo mengungkapkan jangan ada dualisme kewenangan yang dapat menghambat Pembangunan di Batam. Adapun Dua kewenangan tersebut Badan Pengusahaan (BP)Batam dan Pemerintah Daerah “Baru usulan belum keputusan agar jangan ada duplikasi kewenangan di Batam,” kata Tjahjo Kumolo saat di konfirmasi melalui telephon selurel Rabu (30/12/2015).

Menurutnya Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di Bawah Kordinasi Kementrian Keuangan dan Kementrian Perekonomian penghapusan Badan Pengusahaan (BP) Batam baru Usulan yang akan di bahas di Kabinet. “pembahasaannya dimulai awal Januari (2016) ini Koordinasi dengan Menkoperekonomian dan Keuangan,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan, penghapusan BP Batam tersebut didasarkan pada alasan percepatan pembangunan. Sebab, keberadaan BP Batam di samping Pemda dinilai sering menghambat proses perizinan dalam upaya peningkatan pembangunan di khususnya di Batam umumnya Kepri.

Sebelumnya Ahmad Dahlan Walikota Batam saat di tanya enggan memberikan komentar terkait pernyataan Kemendagri Tjaja kumolo tentang Penghapusan Badan Kawasan (BP)Batam, “Saya tidak tahu pernyataan Pak Mentri terkait Penghapusan BP Batam,” Ujar Ahmad Dahlan Pada saat usai mengikuti Paripurna DPRD Batam.(nurdin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here