Perusahaan transportasi angkutan laut di Kepulauan Riau belum dilengkapai SIUPAL.

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– -Sejumlah perusahaan angkutan laut antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau ternyata tidak mengantongi  Surat  Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari Pemerintah Provinsi Kepri, Jum’at (19/08).

Berdasarkan informasi yang diperoleh sijoritoday.com, setidaknya ada lima perusahaan yang selama ini telah beroperasi di wilayah Kepri namun tidak mengantongi SIUPAL dari Pemerintah Provinsi.

Kepala bidang perhubungan laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Ajis Kasim Djou mengatakan sesuai UU nomor 17 tahun 2008 perusahaan pelayaran angkutan laut harus dilengkapi SIUPAL dari pemda setempat.

“Iya betul, Perusahaan angkutan laut yang selama ini tidak mengantongi SIUPAL dari Pemprov dan saat ini kami telah melayangkan surat kepada pengusaha tersebut untuk segera mengurus SIUPAL dan trayeknya. Sementara yang satu masih baru,”ungkap Ajis.

Bagi perusahaan transportasi laut dalam kota, SIUPAL diberikan oleh Walikota atau Bupati. Untuk perusahaan transportasi angkutan laut kabupaten/kota dalam provinsi, SIUPAL diberikan Gubernur. Sedangkan perusahaan transportasi angkutan laut antar provinsi dan antar negara diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Yang baru saat ini sedang mengurus izinnya, dan sekarang sedang proses, insya allah akhir Agustus akan selesai. Begitu juga dengan empat perusahaan lama. Untuk empat perusahaan lama itu, pada tanggal 15 agustus kemarin kami telah menyurati Perusahaannya, agar segera melengkapi.”Jelas ajis.

Ditambahkan Ajis, ada sangsi bagi pengusaha transportasi laut yang tidak mengantongi SIUPAL dari pemerintah daerah setempat. Sanksi pidana serta denda 200 juta rupiah.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kerabat Melayu Anak Negeri (LSM KMAN) Kota Tanjungpinang, Arda Riyanto sangat menyayangkan apabila perusahaan transportasi angkutan laut tidak mengantongi SIUPAL dari Pemerintah Daerah.

“Kalau Pengusaha tersebut tidak mengantongi SIUPAL dari Pemda maka ada upaya pembiaran yang terjadi terhadap kebocoran pendapatan Daerah,”ungkapnya.

Pihaknya meminta institusi berwenang untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran peratuaran perundang-undangan. Ada potensi pendapatan daerah pada sektor tersebut dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat saat ini kondisi keuangan daerah sedang tidak baik.

“Pihak terkait kemana selama operasi kapal itu, dimana KSOP yang seharusnya memiliki otoritas terhadap pelayaran kapal itu. Kan mereka yang mengeluarkan surat kelayakan berlayar,”tutupnya.

Penulis : Eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here