TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pelaku UMKM kurang berminat mengikuti program kredit bunga nol persen yang dicanangkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Ansar mengatakan, setakat ini baru Rp10 miliar kredit yang disalurkan ke 587 pelaku UMKM. Penerima dominan berdomisili di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang.
Padahal kata Ansar, tahun ini Pemprov Kepri menganggarkan subsidi bunga nol persen sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran ini mampu mensubsidi bunga kredit hingga Rp30 miliar.
“Bayangkan di Jawa, KUR itu bunga 3 persen aja orang berebut, belum 6 persen, bahkan ada 11 persen masih banyak yang pinjam, kita ini kasih nol persen,” katanya, Rabu (13/7/2022).
Ansar menerangkan, rendahnya minat pelaku UMKM itu akibat sederet persyaratan yang ditetapkan Bank Riau-Kepri seperti administrasi dan jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah. Selain itu, nilai kredit maksimal Rp20 juta masih terlalu kecil.
Untuk menaikkan minat pelaku UMKM, Ansar pun akan mengevaluasi bantuan kredit mulai dari menaikan nilai kredit hingga membebaskan pembayaran cicilan di 3 bulan pertama.
“Persyaratan di bank itu harus ketat, minimal harus ada jaminan. Saya akan evaluasi di kantor, kalau mungkin ini ditambah maksimal Rp40 juta. Kita akan usahakan 3 bulan pertama belum bayar cicilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur mengusulkan agar Pemprov mengoperasikan PT. Jamkrida Kepri agar pelaku UMKM dapat meminjam modal usaha ke perbankan tanpa agunan.
Baca Juga : Dukung Sirajudin, Pelaku UMKM Minta Pemprov Operasikan PT Jamkrida Kepri
Selama ini kata Sirajudin, pelaku UMKM selalu dimintai agunan berupa BPKB ataupun sertifikat tanah untuk memperoleh kredit modal usaha.
“Solusi paling tepat, Pemprov Kepri menyiapkan lembaga penjaminan daerah untuk membantu UMKM skala mikro ini untuk bisa mengakses perbankan,โ terangnya.
Soal Jamkrida, Ansar akan mengundang Sirajudin Nur dalam rapat teknis. Saat ini kata Ansar, APBD Kepri masih terseok-seok pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga : Ketua Komisi II Pastikan Kawal Realisasi PT Jamkrida Kepri
“Kemungkinan nanti kita pelajari, saya belum ada waktu untuk undang beliau membahas itu. Kalau bisa nanti lebih bagus. APBD kita kan sekarang masih agak ngos-ngosan juga,” tambahnya.
Diketahui, pengoperasian PT. Jamkrida Kepri merupakan amanat Perda 1 Tahun 2015 sebagai upaya percepatan pertumbuhan UMKM di Kepri.
Penulis: Nuel
Baca Juga : Soal Jamkrida, Ekonom Minta DPRD Panggil Kadis Koperasi dan UMKM Kepri
