TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Rencana kenaikan tarif sewa lapak di Pasar Bestari Bincen, menunggu kebijakan kepala daerah.
Hal ini menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya di kalangan pedagang namun berbagai lini.
Mulai dari masyarakat umum, para pejabat termasuk anggota legislatif di tingkat kota maupun Provinsi Kepri.
Persoalan ini sepertinya berlarut-larut. Para pedagang sudah menunggu kepastian bagaimana nasib mereka.
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Fathir mengaku sudah mendengar keluh kesah dari para pedagang.
Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif di tengah pandemi tidak cocok. Kedua, kenaikan tarif tentu berpengaruh kepada harga jual berbagai kebutuhan pokok warga.
Ia meminta, terkait hal ini perlu di bahas bersama. Mulai dari pedagang, pengelola usaha dan juga pemerintah daerah.
“Kami siap menjembatani komunikasi ini. Saya secara pribadi pun merasa tarif sewa naik terlalu mahal. Bahkan bisa menjadi harga sewa ruko per tahun di lokasi tertentu. Untuk sekedar informasi, harga tarif sewa ruko di kawasan Bincen saja Rp30-35 juta per tahun. Ini sudah menampung banyak orang,” ucapnya.
Persoalan ini, menurutnya perlu di bahas. Bila perlu Pemko harus membangun pasar yang di kelola sendiri.
Menurutnya, sudah wajar tambahan pasar di kawasan Timur. Mengingat jumlah penduduk terus berkembang di kawasan itu.
Ia menambahkan, jangan kasih izin kembali pihak ketiga membangun pasar di kawasan Timur. Tentu akan terjadi monopoli.
“Harus ada pembanding baru tarif sewa bisa sesuai harga pasar. Bila tidak akan terjadi monopoli harga,” tuturnya.
Bahkan, ia mengaku terkejut wancana pembangunan pasar tradisional, menggandeng Sinar Bahagia Grup kembali. Berlokasi di kawasan Perumahan Galaxi.
“Ini tidak boleh terjadi, kondisi saat ini saja harga sewa di naikkan oleh pengelola yaitu Sinar Bahagia Grup. Jadi kalau di bangun pengelolaan yang sama, tentu kedepannya akan demikian juga. Ini merugikan masyarakat dan pedagang. Kami berpendapat ini harus di kaji ulang. Izin pembangunan harus di pikirkan kembali oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Selain itu, kader Golkar ini juga menilai, solusi yang di berikan Pemko dengan merelokasi sebagian pedagang ke kawasan bawah tidak tepat. Harus ada ketegasan dan solusi yang meringankan semua pedagang.
“Jangan begitu solusinya, harus mengakomodir menyeluruh. Tarif sewa lapak harus mengimbangi yang dilakukan PT TMB yang merupakan BUMD Tanjungpinang. Bila pun beda harusnya tidak jauh,” tuturnya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri Berpendapat Sama
Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua pun berpendapat sama. Pemko Tanjungpinang sudah harus membangun pasar tradisional di kawasan Timur.
Persoalannya saat ini, Pemko mencari lahan terlebih dahulu. Setelah itu, anggarannya bisa meminta bantuan ke Pemprov Kepri dan juga pusat.
“Dulu ada wancana Pemprov mau bantu bangun pasar tradisional di kawasan Timur. Persoalannya tidak tersedia lahan. Ini syarat mutlak yang harus dimiliki Pemko Tanjungpinang jika ingin menerima bantuan,” tuturnya.
Wancana pembangunan pasar tradisional mengandeng pihak swasta yaitu Sinar Bahagia Grup, menurutnya juga tidak tepat.
“Jangan pihak swasta lagi yang bangun, harus Pemko. Harus ada pembanding jadi harga bisa bersaing,” paparnya.
Kabang Ekonomi Pemko Tanjungpinang, Hermawan menuturkan, persoalan ini masih terus di bahas.
“Kami berencana duduk bersama pihak-pihak terkait. Kami juga meminta para pedagang mengusulkan tarif sewa. Serta dari usulan itu di serahkan kepihak pengelola. Bila tidak duduk dengan usulan tersebut, kami akan coba carikan solusi lainnya,” tuturnya.
Persoalan ini, menurutnya akan di bahas dalam rapat bersama. Dijadwalkan akan dihadiri kepala daerah, nantinya.
Ia pun menmabahkmkan, sebelumnya sudah ada RDP di DPRD Tanjungpinang. Ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindak kembali. (prb)
Editor : Desi
Baca Juga : Pedagang Pasar Bincen Akan Direlokasi
